Makalah Perbandingan Pendidikan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalmu Alaikum Wr. Wb.
Al hamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan beberapa kenikmatan yang berupa Iman, Islam dan kesehatan , sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini sesuai waktunya, dengan judul Perbandingan jenjang pendidikan wilayah indonesia dengan Australia .
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Rasul yang terahir yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah menuju alam ilmiyah yang penuh barakah ini.
Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang terhormat bapak Drs Arwadi, M.Pd yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan makalah ini , begitu juga kami mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.
Billahi taufiq walhidayah
Tsummassalamu alaikum Wr. Wb.

Penyusun :
A H M A D M U N A I R I
Semester VI b _ NIM : 3049
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Australia adalah pulau terbesar dan benua terkecil di dunia, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Selatan. Australia terdiri dari 6 (enam) negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 (dua) wilayah daratan (Northern Territory dan Australian Capital Territory). Sistem pendidikan di Australia diatur oleh masing-masing negara bagian dan wilayah daratan. Secara umum, jenjang pendidikan formal di Australia terdiri atas 3 (tiga) tahapan pendidkan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan Menengah dan pendidikan tinggi.
Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 8 bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Indonesia mempunyai 3 (tiga) tahapan pendidikan yang sama seperti Australia, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Baik di Indonesia ataupun di Australia pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Perbedaan jenjang pendidikan dasar di Indonesia dan Australia terletak pada lama pendidikannya. Pendidikan dasar di Indonesia selama 9 (sembilan) tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 (enam) tahun dan Sekolam Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan di Australia lama pendidikan dasar adalah 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun setingkat SD (lama pendidikan SD tergantung otoritas masing-masing daerah).
Pendidikan menengah di Indonesia dan Australia merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan menengah selama 3 (tiga) tahun dan di Australia pendidikan menengah selama 5 (lima) atau (enam) tergantung dari otorita dari masing-masing negara bagian dan wilayah daratan.
Tahapan terakhir dari jenjang pendidikan di Indonesia dan Australia adalah pendidikan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi di Indonesia dan Australia mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magíster, spesialis dan doctor yang diselengarakan oleh perguruan tinggi.
Berdasarkan buku pedoman Program Studi Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2007 : 269), tujuan umum matakuliah Pendidikan Komparatif adalah membahas dan membandingkan pendidikan di berbagai daerah, negara, misalnya negara-negara ASEAN dengan menekankan antara lain pada penerimaan murid, manajemen, biaya, struktur, koalitas pembelajaran, jenis dan jenjang persekolahan, pendidikan guru dan penempatannya, ujian dan sertifikasi.
Berdasarkan mengenai jenjang pendidikan formal di negara Australia dan Indonesia, maka timbul suatu permasalahan: adakah perbedaan jenjang pendidikan formal di Australia dan Indonesia, ditinjau dari lama dan jalur pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ? Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jenjang pendidikan formal di Australia dan Indonesia, ditinjau dari lama dan jalur pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
B. Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang masalah yang telah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan ” Bagai manakah jenjang pendidikan formal di Indonesia dan australia?”
C. Tujuan Masalah
1. Ingin mengetahui jenjang pendidikan formal di Indonesia
2. Ingin mengetahu jenjang Pendidikan di Amirika Latin
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Jenjang Pendidikan Formal
Seperti yang telah dijelaskan, bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam hal ini, hanya akan dibicarakan mengenai jenjang pendidikan formal yang ada di negara Australia dan Indonesia.
B. Perbedaan Jenjang Pendidikan di Indonesia dan Australia
B.1. Jenjang Pendidikan Formal
Pada bagian ini akan dijelaskan jenjang pendidikan formal secara umum di negara Australia dan Indonesia.
B.1.1 Jenjang Pendidikan Formal di Australia
Rentang persekolahan (spend of schooling) di berbagai negara bagian dan wilayah terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan, baik dari segi penamaan maupun penjejangannya. Rentang persekolahan di Australia yakni mulai dari Taman Kanak-kanak (Kindergarten) sampai ke tahun ke-12 (pendidikan menengah), dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Nama-nama jenjang persekolahan di Australia adalah Taman Kanak-kanak (Kindergarten) atau Prasekolah, Sekolah Dasar (Primary School), dan Sekolah Menengah (Junior Secondary School dan Senior High School).
Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdapat perbedaan lama pendidikan dari masing-masing negara bagian dan wilayah daratan, ada yang pendidikan dasarnya 6 (enam) tahun dan pendidikan menengah juga 6 (enam) tahun, serta ada yang pendidikan dasarnya 7 (tujuh) tahun dan pendidikan menengahnya 5 (lima) tahun. Ini dikarenakan berdasarkan Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Sehingga masing-masing negara bagian dan wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri-sendir dalam pelaksanaan pendidikannya.
Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, jenjang pendidikan dasar 6 (enam) tahun dan dan pendidikan menengah 6 (enam) tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan Lama pendidikan
Pendidikan Dasar
• Primary School 6 (enam) tahun
Pendidikan Menengah
• Junior Secondary School
• Senior High School 4 (empat) tahun
2 (dua) tahun
Untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, jenjang pendidikan dasar 7 (tujuh) tahun dan dan pendidikan menengah 5 (lima) tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan Lama pendidikan
Pendidikan Dasar
• Primary School 7 (tujuh) tahun
Pendidikan Menengah
• Junior Secondary School
• Senior High School 3 (tiga) tahun
2 (dua) tahun
Jenjang pada pendidikan tinggi (perguruan tinggi), lama pendidikan untuk memperolah gelar sarjana masing-masing perguruan tinggi atau universitas mungkin sedikit berbeda. Berikut adalah lama pendidikan tinggi secara umum di Australia, adalah sebagai berikut :
Tingkat kualifikasi Durasi waktu
Sertifikat 6-24 bulan
Diploma 1,5 tahun-3 tahun
Bachelors degree 3-5 tahun
Graduate Certificate 6 bulan
Graduate Diploma 1 tahun
Masters degree 1-2 tahun
PhD 4-5 tahun
B.1.2 Jenjang Pendidikan Formal di Indonesia
Rentang persekolahan di Indonesia pada setiap daerah relatif sama, yakni mulai dari Taman Kanak-kanak (Pendidikan Anak Usia Dini), dilanjutkan dengan pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan), dan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Nama-nama jenjang persekolahan di Indonesia adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, atau Akademik).
Di Indonesia lama pendidikan dasar dan menengah adalah 12 tahun, terdiri atas pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah selama 3 (tiga) tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan Lama pendidikan
Pendidikan Dasar
• SD / MI
• SMP / MTs 6 (enam) tahun
3 (tiga) tahun
Pendidikan Menengah
• SMA / SMK / MA / MAK 3 (tiga) tahun
Jenjang pada pendidikan tinggi (perguruan tinggi) di Indonesia, lama pendidikan untuk memperolah gelar sarjana masing-masing perguruan tinggi atau universitas cenderung sama. Berikut adalah lama pendidikan tinggi secara umum di Indonesia, adalah sebagai berikut :
Tingkat kualifikasi Durasi waktu (Rata-rata)
Diploma I 1 tahun
Diploma II 2 tahun
Diploma III 3 tahun
Diploma IV 4 tahun
Sarjana 4 – 5 tahun
Magister 2 tahun
Doktor 3 tahun
B.2. Jenjang Pendidikan Dasar
Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci mengenai jenjang pendidikan dasar di Australia dan Indonesia serta perbedaan jenjang pendidikan dasar di Australia dan Indonesia.
B.2.1. Jenjang Pendidikan Dasar di Australia
Australia terdiri dari 6 (enam) negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 (dua) wilayah daratan (Northern Territory dan Australian Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan dasar (Primary School), yaitu ada yang 6 (enam) tahun dan ada yang 7 (tujuh) tahuan.
Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, Sekolah Dasar (Primary School) selama 6 (enam) tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, Sekolah Dasar (Primary School) selama 7 (tujuh) tahun.
Pendidikan dasar atau Primary School adalah wajib bagi anak yang berusi 6 (enam) tahun sampai usia 12 atau 13 tahun tergantung dari lamanya pendidikan dasar di daerah tersebut. Untuk kurikulum pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan ada yang sama ada juga yang berbeda, tergantung dari otorita daerah masing-masing. Untuk semua negara bagian dan wilayah daratan Sekolah Dasar (Primary School) yang bersifat keagamaan merupakan milik swasta (tidak ada satupun sekolah dasar yang bersifat keagamaan merupakan sekolah dasar negeri).

B.2.2 Jenjang Pendidikan Dasar di Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 33 propinsi. Lama pendidikan dasar di Indonesia adalah 9 (tahun) tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD/MI) selama 6 (enam) tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) selama 3 (tiga) tahun. Pendidikan dasar adalah wajib bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai usia 15 tahun.
Di Indonesia, ada 2 (dua) jalur pendidikan dasar yang setaraf dengan SD dan SMP, yaitu MI dan MTS. MI dan MTs merupakan pendidikan dasar yang menitikberatkan dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam, tetapi untuk lama pendidikannya sama seperti SD dan SMP. Jenjang pendidikan dasar dimulai pada kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) untuk SD/MI dan kelas 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) untuk SMP/MTs.
B.2.3 Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar di Australia dan Indonesia
Berdasarkan penjelasan mengenai jenjang pendidikan dasar di Australia dan Indonesia terdapat beberapa pebedaan, yaitu :
Australia Indonesia
Lama pendidikan dasar 6 (enam) / 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) tahun
Jalur pendidikan SD ((Primary School) SD/MI – 6 (enam) tahun
SMP/MTs – 3 (tiga) tahun
Australia Indonesia
Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan Milik swasta Milik pemerintah / swasta

B.3 Jenjang Pendidikan Menengah
Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci mengenai jenjang pendidikan menengah di Australia dan Indonesia serta perbedaan jenjang pendidikan menengah di Australia dan Indonesia.
B.3.1 Jenjang Pendidikan Menengah di Australia
Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, pendidikan menengah (Junior Secondary School dan Senior High School) selama 6 (enam) tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, , pendidikan menengah (Junior Secondary School dan c selama 5 (lima) tahun.
Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia usia 12 atau 13 tahun sampai 16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah tersebut. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 4 (empat) tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, , lama pendidika Junior Secondary School selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior High School sama disetiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 (dua) tahun.
Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Di Australia pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training / VET). VET mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar sarjana. Biasanya, VET memakan waktu 2 (dua) tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4 (empat) tahun setelah Junior Secondary School. VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan dan mendapat sertifikat.
B.3.2. Jenjang Pendidikan Menengah di Indonesia
Jenjang pendidikan menengah di Indonesia berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Jalur pendidikan menengah di Indonesia terbagi atas dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.
Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (perguuan tinggi). Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah. SMA merupakan kelanjutan dari SMP dan MA merupakan kelanjutan dari MTs. Pada pendidikan umum setaraf SMA dan MA, pembagian penjuruan dilakukan pada tahun kedua, yaitu pada kenaikan kelas 11.
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) merupakan jenis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. SMA merupakan kelanjutan dari SMP dan MA merupakan kelanjutan dari MTs.

B.3.3 Perbandingan Jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia.
Berdasarkan penjelasan mengenai jenjang pendidikan menengah di Australia dan Indonesia terdapat beberapa pebedaan, yaitu :
Australia Indonesia
Lama pendidikan menengah 6 (enam) / 5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun
Australia Indonesia
Jalur pendidikan • Junior Secondary School – 4 (empat) / 3 (tiga) tahun
• Senior High School – 2 (dua) tahun SMA/MA/SMK/MAK – 3 (tiga) tahun
Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan Milik swasta Milik pemerintah / swasta
Penjurusan untuk pendidikan umum Tidak ada Ada (tahun kedua)
Jenis pendidikan yang bersifat kejuruan 2 (dua) tahun + pendidikan tinggi 2 (dua) tahun 3 (tiga) tahun
Wajib Belajar Pendidikan dasar + Junior Secondary School Pendidikan dasar
B.4 Jenjang Pendidikan Tinggi
Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci mengenai jenjang pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia serta perbedaan jenjang pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia.
B.4.1 Jenjang Pendidikan Tinggi di Australia
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sertifikat, diploma, sarjana, sertifikasi (Graduate Certificate), profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas.
Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan yangi terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan menengah. Jalur pendidikan ini tidak mengutamakan gelar sarjana dan mendapatkan sertifikat dengan level I-IV, tergantung dari tingkat keahliannya. Lama pendidikan program lanjutan berkisar antara 6 – 24 bulan.
Akademi di Australia memfokuskan pada keahlian dari mahasiswa, yang sasarannya dunia kerja. Lama pendidikan ditingkat akademi antara perguruan tinggi berbeda-beda berkisar antara 1,5 – 3 tahun. Pada jalur pendidikan ini, mahasiswa dapat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi (tingkat universitas).
Sekolah tinggi dan univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana, magister maupun doktor. Lama pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (Bachelors degree) berkisar antara 3 – 5 tahun, untuk sertifikasi (Graduate Certificate) dibutuhkan waktu 6 bulan dan untuk pendidikan profesi (Graduate Diploma) dibutuhkan waktu 1 tahun. Untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi (Masters degree) diperlukan waktu 1 – 2 tahun dan doktor (PhD) diperlukan waktu 4 – 5 tahun.
B.4.2 Jenjang Pendidikan Tinggi di Indonesia
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan dalam Pasal 19 Ayat 1 bahwa: pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
Akademi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. Akademi mencakup program pendidikan vokasi yaitu diploma 1 (D1) dengan lama studi 1 tahun, diploma 2 (D2) dengan lama studi 2 tahun, diploma 3 (D3) dengan lama studi 3 tahun, dan diploma 4 (D4) atau maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Lulusan pendidikan akademi akan mendapatkan gelar akademi.
Politeknik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Politeknik mempunyai program pendidikan sama seperti akademi. Beda akademi dan politeknik terletak pada bidang pengetahuannya (politeknik bidang pengetahuannya lebih khusus dibanding akademi)
Sekolah tinggi / institut / universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik (yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor) dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi (pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus).
Institut merupakan perguruan tinggi negeri, sedangkan sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Beda universitas dengan institut dan sekolah tinggi adalah dari program studi yang ditawarkan (unversitas program studinya lebih umum dan beragam).
Lama pendidikan di sekolah tinggi / institut / universitas relatif sama. Untuk pendidikan vokasi, lama pendidikannya sama seperti akademi dan politeknik tergantung jenjang diplomanya. Untuk pendidikan akademik lama pendidikannya, yaitu sarjana (S1) rata-rata 4 – 5 tahun, magister (S2) rata-rata 2 tahun dan doktor (S3) rata-rata 3 – 4 tahun.
Untuk memperoleh gelar sertifikasi (dalam pendidikan akta 4) memerlukan waktu rata-rata 1 tahun dan gelar profesi (spesialis) rata-rata memerlukan waktu 1 – 2 tahun.
B.4.3 Perbandingan Jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia dan Indonesia
Berdasarkan penjelasan mengenai jenjang pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia terdapat beberapa pebedaan, yaitu :
Australia Indonesia
Lama pendidikan tinggi Sertifikat / 6-24 bulan
Diploma / 1,5 tahun-3 tahun
Bachelors degree / 3-5 tahun
Graduate Certificate / 6 bulan
Graduate Diploma / 1 tahun
Masters degree / 1-2 tahun
PhD / 4-5 tahun Diploma I / 1 tahun
Diploma II / 2 tahun
Diploma III / 3 tahun
Diploma IV / 4 tahun
Sarjana / 4 – 5 tahun
Akta IV / 1 tahun
Profesi / 1 – 2 tahun
Magister / 2 tahun
Doktor / 3 – 4 tahun
Australia Indonesia
Jalur pendidikan • Program Lanjutan
• Akademi
• Sekolah Tinggi
• Universitas • Akademi
• Politeknik
• Sekolah Tinggi
• Institut
• Universitas
Gelar akademik • Bachelors degree
• Masters degree
• PhD • Sarjana (S1)
• Magister (S2)
• Doktor (S3)
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dilihat dari jenjang pendidikan formal di Australia dan Indonesia yang ditinjau dari lamanya pendidikan dasar, pendidikan menegah dan pendidikan tinggi hampir sama, yaitu membutuhkan waktu 15 – 16 tahun untuk memperoleh gelar sarjana. Bila ditinjau dari pendidikan dasar atau pendidikan menengah saja terdapat perbedaan dari lama pendidikan di Australia dan Indonesia, tetapi untuk pendidikan tinggi relatif sama antara Austaralia dan Indonesia.
Wajib belajar di Australia dan Indonesia relatif sama untuk jalur pendidikannya yaitu setingkat SD dan SMP, tetapi bila ditinjau dari lamanya pendidikan terlihat perbedaan satu tahun antara Australia dan Indonesia. Australia wajib belajarnya 10 tahun (SD 6/7 tahun dan SMP 4/3 tahun) dan Indonesia wajib belajarnya 9 tahun (SD 6 tahun dan SMP 3 tahun).
Lamanya pendididkan dasar dan pendidikan menengah di Australia dan Indonesia relatif sama yaitu 12 tahun, tetapi bila ditinjau dari jalur pendidikan terdapat perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Australia dan Indonesia.
Di Australia lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda-beda pada setiap negara bagian dan wilayah daratan, dikarenakan diberikanya kewenangan seluas-luasnya (otorita penuh) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan memengah. Sedangkan di Indonesia, lama pendidikan dasar dan pendidikan mengerah relatif sama untuk setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota).
B. Kritik dan Saran
Mengingat keterbatasan kami maka tidak menutup kemungkinan adanya kekhilafan dari pemaparan kami sehingga oleh sebab itu kami mohon bagi dosen pembina untuk memberikan masukan guna merevisi sesuatu yang kurang baik. Dari itu kami selaku penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tak lupa pula permohonan maaf kami apa bila ada kekeliruan dalam pemaparan kami. Semoga karya kami ini bermanfaat untuk kita semua. amin
REFERENSI
Academy, Expression, 2007. Education Systems in Australia (http://www. expressionacademy.com/education%20systems%20in%%20australia.html, diakses pada tanggal 17 November 2008).
Australiauniviersity, 2008. Pendidikan Tinggi (Universitas) (http://www. universitasaustrali.com.au/studi_di_australia/pendidikan_tinggi_universitas, diakses pada tanggal 17 November 2008).
Breen, Jim. 2004. Higher Education in Australia: Structure, Policy & Debate (http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/aused/aused.html, diakses pada tanggal 12 September 2012).
Suparlan. 2004. Laporan Kegiatan Studi Banding di Australia. (http://www.suparlan.com/pages/posts/laporan-kegiatan-studi-banding-di-australia36.php, diakses pada tanggal 12 September 2012).
Wikipidia, 2008. Jenjang Pendidikan (http://id.wikipedia.org/wiki/ Pendidikan#Jenjang_pendidikan, diakses pada tanggal 12 September 2012).
———–, 2008. Jalur Pendidikan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan# Jalur_pendidikan, diakses pada tanggal 12 September 2012).
Yesaustralia. 2007. Educational System in Australia (http://www.yesaustralia. com/cursoestudo-sistemaensinoing.htm, diakses pada tanggal 12 September 2012).

Makalah Pegadaian Syari’ah vs Pegadaian Konvensional

 

 

Ekonomi Syari’ah

  

 

“Pegadaian Syari’ah v.s Pegadaian Konvensional”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Ahmad Munairi

Ahmad Farisi

Ahmad Rosi

Sujirowati

Ahmad Faruq

 

Semester VII’B

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

“ZAINUL HASAN”

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

TAHUN AKADEMIK 2012-2013

 

KATA PENGANTAR

 

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menyusun dan membahas Tentang pegadaian syariah vs pegadaian konvensional untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah.

Dengan adanya Pengetahuan tentang pegadaian syariah dan pegadaian konvensional ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk segala kebutuhan, Oleh sebab itu kami mohon kepada Ibu dosen pembimbing untuk memberikan kritik dan sarannya supaya kami dapat memperbaiki makalah selanjutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Penyusun.


DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………. iii

BAB    I       Pendahuluan …………………………………………………………………………… 1

      A.  Latar Belakang ……………………………………………………………………………….. 1

      B.  Rumusan Masalah……………………………………………………………………………. 2

      C. Tujuan……………………………………………………………………………………………… 2

BAB     II     Pembahasan……………………………………………………………………………. 3

      A. Pengertian……………………………………………………………………………………….. 3

      B. Landasan Hukum……………………………………………………………………………… 4

      C. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai …………………………………………………….. 5

      D. Hak Dan Kewajiban pihak yang berakad…………………………………………….. 5

      E. Perjanjian Transaksi Gadai ………………………………………………………………… 6

      F. Pemanfaatan baran Rahn……………………………………………………………………. 7

      G. Perbedaan Teknis Pelaksanaan Pegadaian …………………………………………… 8

BAB  III  Penutup……………………………………………………………………………………. 11

      A. Kesimpulan……………………………………………………………………………………. 11

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………. 12

 

BAB  I

PENDAHULUAN

 

  1. A.           LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah dibidang lembaga keuangan makin marak pada sekarang ini, tidak terkecuali dengan pengadaian. Perum penggadaian pun mengeluarkan produk yang berbasis syariah, yang mana sering disebut sebagai penggadaian syariah.  Penggadaian syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan penggadaian umum (Konvensional),  karakteristik tersebut sebagaimana yang tertera dalam prinsip syariah mengenai lembaga keuangan, yaitu tidak adanya praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip syariah seperti riba, gharar dan maisir.

Guna menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip Islam, maka dalam oprasional kegiatan penggadaian syariah menggunakan dua akad, yaitu :

  1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
  2. Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

 

Dengan menggunakan kedua akad tersebut kegiatan usaha yang dijalanakan oleh penggadaian syariah dinilai dapat menghindari praktik-praktik yang diharamkan. Pada dasarnya Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

 

 

  1. B.            RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah kami pada makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan pegadaian syari’ah dan pegadaian konvensional?
  2. Bagaimana mekanisme kerja pada pegadaian syari’ah dan pegadaian konvensional?

 

  1. C.           TUJUAN

Tujuan kami menyusun makalah Pegadaian Syari’ah ini bertujuan sebagai berikut:

  1. Memenuhi tugas Mata Kuliah ekonomi Syari’ah Semester VIIb STAI Zainul Hasan 1 Genggong Kraksaan Probolinggo Tahun Akademik 2012-2013
  2. Mengetahui secara detail pengertian, perbedaan, persamaan, Ketentuan, serta cara kerja pada pegadaian Syari’ah dan Pegadaian Konvensional agar dapat digunakan dalam kehidupan ini guna mengatasi masalah dengan cara menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

 

 

 

BAB  II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    PENGERTIAN
    1. 1.      Pegadaian Syari’ah

Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah Rahn, yaitu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata Rahn secara etimologi berarti “Tetap, Berlangsung, dan Menahan”. Maka Dari segi bahasa Rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar Rahn Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

 

  1. 2.      Pegadaian Konvensional

Pegadaian Konvensional (Umum) adalah suatu  hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai pitutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya ada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk  melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke Masyarakat atas dasar hokum gadai.

 

 

 

  1. B.     LANDASAN HUKUM

Landasan konsep pegadaian Syari’ah juga mengacu pada syariah yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun dasar hokum yang dipakai adalah QS Al Baqarah : 283

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْ كَأتِبًافَرِهَانٌ مَقْبُوْظَةٌ. فَاِنْ اَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْظًا فَاالْيُئدِّى الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتِهِ وَالْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُو الشَّهَدَةِ وَمَنْ يَكْتُمُهَافَاِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبُهْ. وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya

“Jika Kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (Para Saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ini adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

 

Hadits rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah Ra, yang berbunyi:

 اعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهٌ عَلَيْهِ وَسلَّم اشْتَرَىطَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىِّ اِلَى اَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِيْدٍ

dari aisyah berkata : Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi”

Dan ada pula hadits Nabi yang maknanya

“Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi SAW dengan roti dari gandum dan sungguh rasulullah SAW menaguhkan baju besi kepada seorang yahudi di madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.

Landasan hokum berikutnya adalah ijma’ ulama atas hokum bubah (Boleh) dalam perjanjian Gadai,  adapun mengenai prinsip Rahn (Gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indoneseia yaitu fatwa dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI//III/2002 tentang rahn dan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

  1. C.    RUKUN DAN SYARAT TRANSAKSI GADAI

Secara Umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan transaksi gadai adalah sebagai berikut :

Rukun Gadai

  1. Ada Ijab dan Qabul (Shighat)
  2. Terdapat Orang yang berakad yang menggadai (Rahin) dan yang memberi Gadai (Murtahin)
  3. Ada Jaminan (Marhun) berupa barang / Harta
  4. Utang (Marhun Bih)

 

Syarat Sah Gadai

  1. Shighat
  2. Orang yang Berakal
  3. Barang yang dijadikan Pinjaman
  4. Utang (Marhun Bih)

 

  1. D.    HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERAKAD

Hak penerima gada antara lain :

  1. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual Marhun
  2. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
  3. Pemegang gadai berhak menahan barnag gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

 

Kewajiban penerima Gadai antara Lain :

  1. Apabila terjadi sesuatu (Hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kesalahan, maka marhun harus bertanggung jawab
  2. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
  3. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin

 

Hak Pemberi Gadai (Rahin)

  1. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin
  2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun
  3. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya biaya yang lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun
  4. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali

 

Kewajiban pemberi Gadai antara Lain :

  1. Lunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kuruu waktu yang telah ditentukan
  2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan atas marhun pemiliknya.

 

  1. E.     PERJANJIAN TRANSAKSI GADAI
    1. Qard Al-Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (Rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (Marhun) kepada Pegadaian (Murtahin, adapun ketentuannya adalah:

–          Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya

–          Karena bersifat social, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada Rahin

 

  1. Mudharabah

Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Adapun ketentuannya adalah :

–          Barang gadai dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, Rumah Dll.

–          Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun.

 

  1. Bad’I Muwayyadah

Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barnag atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin atau pun murtahin.

 

  1. Ijarah

Objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu, bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpangan barang.

 

  1. F.     PEMANFAATAN BARANG RAHN

Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barnag yang diggadaikannya selama mendapat izin dari murtahin selain itu pegadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.

Dari abu hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya” (HR. Syafi’I dan Daruqutni).

Mayoritas ulama, selain Madzab Hambali, berpendapat bahwa murtahin (Penerima Gadai) tidak boleh mempergunakan barang rahan.

Berakhirnya akad rahan :

  1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
  2. Rahin membayar hutangnya
  3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
  4. Pembatalan oleh murtahin meskipun  tidak ada persetujuan dari pihak rahin
  5. Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin

 

  1. G.    PERBEDAAN TEKNIS PELAKSANAAN
    1. 1.      Mekanisme Pegadaian Konvensional

Dalam pegadaian, obyek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya. Meskipun perhiasan berlian kurang diminati oleh pegadaian, karena beberapa factor dalam prakteknya yaitu adanya penipuan. Jadi yang lebih diminati adalah emas, karena lebih mudah ditandai keasliannya. Selain perhiasan, diterima pula kendaraan seperti mobil, motor dll, meskipun tetap yang lebih disukai adalah emas. Cara kerja pegadaian yang konvensional ini adalah dengan cara: orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian, mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas, dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang, sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya. Mereka biasanya menggadaikan barangnya selama 4, 6 bulan, sesuai yang disepakati, tapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kegunaannya ini agak berbeda dari bank yang bisa 2 atau 3 tahun, ini untuk kegunaan yang mendesak.”, Layaknya pada lembaga keuangan lainnya, pegadaian pun mengenakan bunga untuk jasa yang dilakukannya.

Dari jumlah uang yang diberikan tersebut, maka pegadaian akan mengenakan jasa uang, atau yang di perbankan disebut bunga. Sehingga orang yang menggadaikan tadi akan membayarkan bunga, dan pada saat jatuh temponya mereka akan membayar kembali barang tersebut, sehingga mereka memperoleh kembali barangnya. Secara ringkas itu adalah cara kerja pegadaian yang konvensional.

 

  1. 2.      Mekanisme Pegadaian Syari’ah

Sedangkan pada pegadaian syariah, proses pinjam-meminjamnya masih sama dengan pegadaian konvensional. Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah.

Sedangkan pegadaian syariah mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda. Yaitu yang pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersbut. Sampai sini masih sama dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus dtitipkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang.. Jasa pentipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehinga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan charge berupa biaya tempat pentipian. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan.

Selain dari biaya sewa penitipan yang menggantikan bunga, dalam pegadaian syariah peminjam cuma bisa menggadaikan barang dalam bentuk emas, dan belum bisa dalam bentuk barang yang lainnya seperti pada pegadaian konvensional.

Di dalam pegadaian syariah juga, perbedaan berikutnya, yang dilakukan sejauh ini hanya gadai emas saja. Sedangkan gadai perhiasan di luar emas, yang dinilai emasnya saja. Begitu juga gadai mobil, motor, belum dilakukan di pegadaian syariah. Sehingga dalam pegadaian syariah ini masih terbatas dalam emas saja dan dikenakan biaya penyewaan tempat penitipan. Sama dengan konvensional, di pegadaian syariah pun jangka waktunya tidak panjang. Hanya sekitar 4, 6, 8 atau 12 bulan saja. Tidak melebihi dari itu, karena pegadaian ini harus kita gunakan secara hati hati untuk keperluan yang betul-betul mendesak dan penting saja. Untuk kebutuhan lain, pegadaian bukanlah tempat yang cocok untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya lebih jangka panjang dan nilainya lebih besar.

 

 

 

 

 

 

BAB  III

PENUTUP

A.        KESIMPULAN

     Pada keterangan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pegadaian Konvensional dengan pegadaian syari’ah yakni Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian syariah mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda. Yaitu yang pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersbut. Sampai sini masih sama dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus dtitipkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang.. Jasa pentipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehinga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan charge berupa biaya tempat pentipian. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Source: http://bukanisapanjempol.blogspot.com/2011/06/pegadaian-syariah-dan-pegadaian.html#ixzz2FWCooKwv

 

October 9, 2006 [aji : aji @ mediacorp.com.sg]

.

Posting by. Ahmad Munairi, S.PdI